Akhir Agustus hingga awal September 2025, Indonesia diguncang gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota. Berawal dari kekecewaan publik atas tunjangan rumah anggota DPR yang fantastis, kemarahan rakyat semakin memuncak setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal tertabrak kendaraan aparat saat aksi berlangsung.
Aksi kemudian menjalar ke Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bali, hingga Bandung. Gedung-gedung DPRD diserbu, jalanan dipenuhi massa, dan tidak sedikit korban berjatuhan. Presiden Prabowo Subianto pun membatalkan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan segera mencabut kebijakan tunjangan parlemen, sembari mengimbau aparat untuk mengendalikan situasi.
Dalam suasana riuh demokrasi seperti ini, pertanyaan penting muncul: di mana peran santri?
Santri dan Tradisi Musyawarah
Pesantren selalu mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk bermusuhan. Seringnya keterlibatan santri dalam Bahtsul Masail, dan Musyawarah yang kemudian menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan. Baik persoalan hukum, sosial, politik sampai hubungan humanisme. Ulama’ mengatakan:
مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ
“Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah.”
Santri, yang terbiasa dengan budaya musyawarah di pesantren, dapat menjadi teladan di tengah polarisasi. Mereka bisa hadir sebagai mediator, mengajak masyarakat, aparat, dan elite politik untuk kembali duduk bersama, meredakan amarah dengan akal sehat, bukan emosi.
Netralitas Moral dan Ukhuwah Wathaniyah
Sebagaimana rakyat umum, santri bebas memilih pandangan politik. Namun, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). K.H. Hasyim Asy’ari mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman (hubbul wathan minal iman).
Artinya, santri harus menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan sesaat. Dalam gelombang demonstrasi, santri bisa mengingatkan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi persatuan bangsa adalah amanah agama.
Dakwah Moderat di Dunia Digital
Di tengah derasnya arus hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, santri punya posisi strategis. Dengan bekal ilmu agama, mereka bisa menyebarkan dakwah yang menyejukkan, mengutip ayat, hadis, dan kalam ulama’ untuk mengajak masyarakat pada ketenangan dan kedamaian.
Allah berfirman:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” QS. Al-Anbiya: 107.
Santri bisa menghadirkan wajah Islam yang ramah, bukan marah. Dakwah yang mendamaikan, bukan memecah belah.
Dalam sejarah, santri selalu berada di garis depan perjuangan bangsa. Mulai dari Resolusi Jihad 1945 hingga pembangunan desa. Kini, di tengah gejolak politik, santri bisa kembali hadir dengan gerakan humanisme.
Pesantren bisa membuka dapur umum bagi warga terdampak aksi, memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, hingga menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa. Langkah-langkah kecil ini memberi pesan kuat bahwa demokrasi boleh riuh, tapi persaudaraan harus tetap terjaga.
Santri Sebagai Perekat Bangsa
Riuh demokrasi adalah konsekuensi dari negara besar yang menjunjung kebebasan berpendapat. Namun, di tengah kegaduhan itu, bangsa ini membutuhkan perekat.
Santri, dengan warisan akhlak dan tradisi ulama’, bisa menjadi pelita di masa krisis. Dengan musyawarah, netralitas moral, dakwah moderat, dan solidaritas sosial, santri menjaga agar demokrasi tetap berjalan di relnya. Bukan untuk memecah, tapi untuk mempersatukan.
Seperti kata K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), “Indonesia ini berdiri bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua.” Maka, peran santri adalah memastikan pesan itu terus hidup di hati rakyat, terutama ketika demokrasi sedang gaduh. Wallahu a’lam.
Comment