Mengapa Reformasi 1998 Terjadi di Indonesia?

21 Mei 1998 telah terjadi perubahan pada Indonesia atas segala putusan yang kini dikenal sebagai peristiwa reformasi. Menurut KBBI, reformasi sendiri memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Indonesia sendiri telah mengalami hal tersebut pada masa yang disebut ‘Orde Baru’. Peristiwa ini tidak serta merta terbentuk tanpa adanya alasan yang jelas, justru rasa kekhawatiran yang ada pada masa itu menjadi pemicu segala keputusan reformasi terjadi.

Mengenang 1965-1988

Pada 27 Maret 1967 telah terjadi ‘pergantian’ masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui keputusan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 yang diganti oleh pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Presiden, pada masa ini dikenal pemerintahan Orde Baru. Agar diterima oleh masyarakat, Orde Baru tidak serta merta maju dengan tangan kosong, mereka membawa visi dan misi besar jangka panjang dalam mengupayakan keadaan genting pada masa tersebut. Pada masa ini telah terjadi kondisi di mana Indonesia dikenal sebagai Macan Asia.

Pada masa ini Indonesia telah mencapai kesuksesan ekonomi. Tahun 1985 pertama kalinya Indonesia mampu swasembada beras. Kemajuan ekonomi juga ditandai dengan pembangunan kawasan industri pada Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Medan, serta pembangunan jalan tol di berbagai kota guna menunjang perindustrian. Proyek listrik masuk desa juga telah menjangkau sebagian besar desa yang ada di Indonesia.

Pada tahun itu pula Indonesia telah meresmikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk menegaskan visi kerakyatannya, pemerintahan Orde Baru juga gigih dalam mengembangkan sektor ekonomi pedesaan, mulai dari on farm ataupun off farm, seperti melengkapi pasar-pasar tradisional yang telah tumbuh sebelumnya, pengadaan pemenuhan swasembada daging, pengembangan tanaman buah-buahan, yang pada saat itu besar harapannya nantinya Indonesia sebagai pengekspor terbesar buah-buahan tropis di dunia.

Bisnis UKM juga menjadi perhatian besar, seperti pembangunan KUD (Koperasi Unit Desa) dan program IDT, tidak hanya pengembangan pada sektor ekonomi saja, akan tetapi pengembangan pada teknologi, seperti program mobil nasional Timor, dan Industri Pesawat Terbang Nusantara yang kini tinggal nama, yang diharapkan bahwa Indonesia dapat dengan cepat menguasai dan keluar dari dominasi keunggulan teknologi negara-negara maju serta ketergantungannya.

Kesuksesan Indonesia dalam beberapa faktor, dari ekonomi hingga politik, menjadikan Indonesia mendapat predikat sebagai Macan Asia, dan dengan bangga dapat dipamerkan pada dunia melalui kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ke-10 Gerakan Non-Blok, 1992, di Jakarta. Lantas apa yang menjadikan alasan sehingga terjadi reformasi pada tahun 1998?

Mengulik Alasan Reformasi

Paradigma teoritis “politik stabil-dinamis” yang dirancang sejak seminar Angkatan Darat 1966 oleh Orde Baru sebagai platform politik, dalam realitasnya memang mampu menjamin stabilitas politik dan keamanan yang bagus. Orde Baru ingin membangun sistem politik modern melalui proses modernisasi politik dengan cara mengurangi porsi orientasi ideologis yang mewarnai sistem politik era sebelumnya, dan hendak menjadikan partai-partai politik sebagai suatu kekuatan operatif yang bekerja secara aktif untuk tujuan-tujuan pembangunan, intinya yaitu penyederhanaan partai politik, serta menjadikan Golkar sebagai ujung tombaknya.

Dalam Pemilu 1971 masih ditekankan pada level masyarakat politik, belum sampai secara maksimal pada partai politik, dan dalam tahap tujuannya untuk menghentikan pertentangan ideologis di tingkat massa. Karena adanya paradigma modernisasi yang membutuhkan rekayasa politik itu sudah pasti akan menghadapi resistensi, sehingga akan berpotensi menimbulkan instabilitas, melihat dari hal tersebut yang di mana memerlukan pengelolaan supaya tidak mengganggu proses pembangunan ekonomi.

Pengelolaan itu dilakukan dengan banyak instrumen, di antaranya melalui pressure politik. Dwifungsi ABRI menjadi legitimasi bagi militer untuk berperan mengendalikan pembangunan sistem politik. Suatu hal yang menonjol dari keberhasilan rekayasa politik Orde Baru yaitu melalui penyederhanaan sistem kepartaian yang dikenal dengan ‘fusi partai’ yaitu penyederhanaan melalui penggabungan partai politik. Rekayasa politik itu diperankan oleh Opsus (Operasi Khusus) yang dibentuk sejak pembebasan Irian Jaya (Papua Barat) yang difungsikan untuk mengamankan Pepera, yang menjadi ‘kunci sukses’ Opsus.

Dalam kaitannya Golkar sebagai ujung tombak kekuatan politik, menurut ‘road map’ jangka panjang Orde Baru, kepemimpinan Golkar dari pusat hingga daerah setahap demi setahap akan dialihkan ke pihak sipil. Pada tahun 1977 ketua DPD Tk II dan I sebagian besar masih dipercayakan kepada purnawirawan TNI, tetapi tahun demi tahun akan diserahkan oleh kalangan sipil, demikian seterusnya hingga 1990, sesuai ‘road map’ tersebut tugas kekaryaan ABRI akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi setelah pembubaran Opsus pada tahun 1983, yang fungsinya diambil alih oleh Kasospol ABRI.

Dengan demikian pola penanganan mengalami perubahan, terutama terkait tugas kekaryaan TNI, dan sejak itulah mulai terjadi penyimpangan dari semestinya, tidak lagi didasarkan pada urgensi keamanan sesuai road map, bahkan penempatan militer dalam jabatan sipil datang dari sejumlah perwira tinggi ABRI sendiri.

Terjadilah kemudian apa yang disebut kecemburuan sipil terhadap ABRI, yang memicu tuntutan pencabutan dwifungsi ABRI. Memang dalam hal ini Orde Baru telah membentuk stabilitas politik yang mantap, yang menjadi prasyarat pembangunan ekonomi, akan tetapi nyatanya telah menimbulkan kepengapan politik dan persoalan baru, yang dalam hal ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri yaitu otoritarianisme yang dapat menjadi bom waktu.

Hal-hal tersebut menjadi sekian banyak cikal bakal adanya peledakan inflasi ekonomi Indonesia pada saat itu, adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan, panasnya perpolitikan Indonesia, hingga pengaruh dari luar, sehingga terjadi insiden peristiwa reformasi Indonesia.

Reformasi Indonesia 1998

Pada 1998 dimulai dari kejadian Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, yang terjadi pada Universitas Trisakti, Jakarta. Aksi penembakan yang dilakukan oleh Angkatan Darat yang menembaki demonstran yang tidak bersenjata, sehingga mengakibatkan gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti.

Pada tanggal 18 Mei 1998, DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden turun, dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 1998, MPR dan seluruh fraksi mengadakan rapat agar Presiden Soeharto turun secara konstitusional. Pada tanggal 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa tetap bertahan hingga pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri.

Poin-Poin Tuntutan Reformasi

• Adili Presiden Soeharto dan para pengikutnya
• Amandemen UUD 1945
• Otonomi daerah seluas-luasnya
• Tegakkan supremasi hukum
• Berantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
• Turunkan Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan
• Hapus Dwifungsi ABRI

Adapun poin-poin hasil dari reformasi yaitu:

• Pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 periode)
• Pemilihan umum yang lebih demokratis
• Desentralisasi dan otonomi daerah (memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola urusan mereka sendiri)
• Penguatan lembaga legislatif (penguatan DPR dan DPD untuk fungsi pengawasan dan legislasi)
• Pembentukan lembaga baru (MK dan KPK)
• Reformasi birokrasi dan hukum
• Kebebasan pers dan hak asasi manusia
• Partisipasi publik dan masyarakat sipil.

Sumber Referensi:

1. Buku Perjalanan Intelejen Santri
2. Wikipedia
3. Artikel Ruang Guru

Sumber Foto: rri.co.id